uu tentang mineral dan bahan tambang. - Dasar Hukum Kepmen ini adalah: UU No. uu tentang mineral dan bahan tambang

34 /2000. Pengertian pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 adalah : “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 2. Beberapa batuan terutama tersusun dari satu jenis mineral saja, dan sebagian kecil lagiDi sisi lain, usaha pertambangan emas termasuk dalam usaha pertambangan mineral logam menurut Pasal 34 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”) jo. Klinik. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; i. Batu Bara dan Gas BumiNomor : 03. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan - 914 - No. Pada tahun 2020, UU 4/2009 ini mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas. 11 Tahun 1967. 106, TLN No. hilirisasi industri tambang mineral menjelang diberlakukannya larangan ekspor bahan tambang mineral mentah 13 Januari 2014, sesuai dengan amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Peraturan: 3: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta:. bahan galian dan pengusahaan pertambangan. Jenis. peraturan perundang-undangan yaitu UU No. Pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Minerba tersebut dirumuskan “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat”. Secara legal, penerapan hilirisasi industri bahan tambang mineral telah diatur oleh UU 4 / 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU 5 / 1984 tentang Perindustrian. fa sa cair atau padat, termasuk asp aI, liUn mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD). Saat ini, upaya peningkatan nilai tambah yang tengah didorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah pemanfaatan produk pertambangan untuk. 41 tentang kehutanan sudah banyak produk hukum yang dapat digunakan untuk mengamankan hutan lindung dari dampak penambangan. Namun, dalam konteks pencabutan izin tambang, terdapat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun. 5. 61/PMK. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Konsideran menimbang huruf a dan b. ID : 12 HLM. Jenis ini digunakan sebagai penghasil tenaga atau energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. 4 Tahun 2009). 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. Di dalamnya ada kewajiban perusahaan pertambangan untuk mengolah hasil tambangnya di dalam negeri sebelum. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu-bara (minerba), pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara, meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,. Pasalnya, dalam UU mengisyaratkan semua kawasan, termasuk lindung dan konservasi boleh eksplorasi. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) . 5 Kewenangan pemerintah dalamAku tunggu ya! Sumber: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara I Made Bayu Sucantra, et al, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan”, Jurnal Analogi Hukum Vol. Dalam mengendalikan ekspor bahan tambang mentah, pemerintah menerapkan aturan pelarangan ekspor beberapa barang tambang tanpa diolah (bahan mentah) pada awal 2014. UU No. Ada tiga hal yang di atur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 33, yaitu:. Data-data tersebut kemudian dianalisis2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. 2 Pasal 33 UUD NRI 1945 dapat dimaknai sebagai suatu ajaran yang fundamental dan melebihi suatu afirmasi tradisional Kon k ar t kaa yrmat prebngaa n di ndoI na sie bukah anu l ut as kon s si e pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan. hak tanah; hak atas sebidang tanah permukaan bumi menurut hukum Indonesia;. Judul. Dalam. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Wilayah izin usaha pertambangan (logam) dasar hukum 1. pada bahan galian C dan itupun yang tidak berada di lepas pantai serta tidak dalam rangka penanaman modal asing. Tak hanya itu, Staf Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Irwandy Arif mengatakan bahwa pengesahan UU No. Ketua Pansus Ranperda Pertambangan DPRD Bali, I. Pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) No. Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. dan persediaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun secara. Objek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Undang Undang Nomor 4 Tahun. Selain itu pula, bahan. 3 UU No. turunnya permukaan tanah; b. Bahan tambang logam. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Barang tambang menurut Undang-Undang No. Menteri Energi dan Sumber. 67 tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Bahan Bakar Minyak: PP: 60: 2012: Lain - Lain:MENTERI ESDM mengeluarkan aturan yang mengharuskan bahan tambang harus diproses di Indonesia, Mei depan. Pada gambar 2 disajikan data pengeluaran. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat muatan materi tentang lelang yang berasal dari wilayah potensi untuk bahan galian dengan menerapkan sistemBahan galian (mineral dan batubara) merupakan salah satu potensi atau modal pembangunan. Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak,. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Pendelegasian ini merupakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, terutama dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Pertambangan. Konsekuensinya, segala bentuk pengolahan batu bara baik berupa pemecahan, disliming, atau penyaringan bahan galian sejak Januari 2001 belum. 2021. 2021. tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Hal itu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Jalur distribusi Arview 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. Penguasaan sumber daya alam oleh negara sesuai dengan Pasal. Konsep penguasaan dalam Pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, yang. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang- undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara. Larangan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. terminologi bahan galian golongan c yang sebelumnya diatur dalam uu no. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk. Pasal 12 (1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat. pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. 6. Aturan pembebasan royalti bagi perusahaan tambang batu bara yang melakukan hilirisasi resmi berlaku. Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Undang: Jurnal Hukum, Vol. Penelitian ini memiliki urgensi dengan tujuan. BAB I KETENTUAN UMUM Secara legal sebenarnya penerapan hilirisasi industri bahan tambang mineral telah iatur dalam UU No. Mineral. Prinsip utama diterapkannya Undang-Undang No. Adapun berbagai jenis bahan tambang dan mineral yang ada di indonesia dapat dikelompokan sebagai berikut: Berdasarkan Manfaat atau Kegunaanya. Aturan baru itu termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. Bân-lâm-gú. 16, BN 2021/ NO 734; JDIH ESDM. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi. Materi IPA Kelas 6; materi tematik kelas 6;. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba) maupun dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) di mana tidak ada ketentuan yang jelas 2 Yance Arizona, “Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya. Mata bor atau bit adalah salah satu perlengkapan. A. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan aturan baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Salah satu poin penting yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah peningkatan nilai tambah. Manggala Usaha Manunggal adalah salah satu anak perusahaan Titan Infra Energy yang didirikan pada tahun 2006. 3 Tahun 2020 hingga saat laporan ini dibuat peraturan pemerintah pelaksanaan nya belum diundangkan. Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343); 7. Bantuan & FAQ. 11 Tahun 1967. dan . 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 3 II PENJELASAN DETAIL TERKAIT SUBSTANSI BARU YANG DIATUR DALAM RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) MINERBA 5 III LAIN-LAIN Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara @humasminerba. 11 Tahun 1967 dan UU No. Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Regulasi yang menjadi dasar kegiatan pertambangan batubara adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara. dan penjualan, serta kegiatanpascatambang. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. UU 4 / 2009 mengatur, mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 06, Nomor 1, Januari 2010 : 45 – 63Perkembangan dan Prospek Bahan Galian Indonesia, Harta Haryadi Naskah masuk : 13 April 2009, revisi pertama : 29 Juni 2009, revisi kedua : 13 September 2009, revisi terakhir : Januari 2010 PERKEMBANGAN DAN PROSPEK BAHAN GALIAN NONLOGAM. Baca tentang. pabrik pemurnian bahan baku tambang atau smelter di Indonesia. 4 tahun 2009 menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan c sudah tidak terdapat lagi, diganti menjadi batuan dan dalam uu no. MORATORIUM PERIZINAN PERTAMBANGAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO. LUASWILAYAH Maksimal 50 Ha. Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur permasalahan terkait dengan pertambangan rakyat. d angka 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undanganaspek pidana dan hukum lingkungan undang undang no 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara (PDF) ASPEK PIDANA DAN HUKUM LINGKUNGAN UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA | Irma Yuliawati - Academia. Bahan tambang galian golongan A (bahan galian strategis) Bahan tambang galian golongan A, adalah bahan tambang galian berupa minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, dari dalam bumi dan pengertian tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan bahan hukum sekundernya menggunakan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel & literatur yang relevan. Dalam UU hasil revisi tersebut terdapat perubahan denda bagi penambang ilegal. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu mendalami apa yang mendasaripenyebabnya adalah dengan terbitnya UU No. A. 4 Tahun 2009 ada di PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA di Pasal 2 ayat 2: Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: 1. 03/2021. 366. dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136 IV. Berikut penjelasannya: d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. Berdasarkan Bentuknya. sudah diganti oleh UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) serta krisis ekonomi global, juga ikut memperparah keadaan,. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100. Iqbal. UU Minerba yang terbaru, yang lahir di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, sudah mencerminkan prinsip. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);. Merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, perusahaan tambang dilarang menjual bahan mentah ke luar negeri dan larangan tersebut akan dilaksanakan pada 12 Januari. Peraturan Perundang-undangan. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. UU 4 tahun 2009 tentang Minerba mendefinisikan Pertambangan Mineral sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi,. Peralihan perizinan dari Pemerintah Pusat ke Pemda diantaranya meliputi: a. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. B. U. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Menurut UU No. Belum Tersedia. Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (LN No. Bahan Tambang Golongan C Survei Lapangan Data yang di peroleh : 1. Fokus utama perusahaan ini adalah pada jasa. Pertambangan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Bahan galian itu dikuasai oleh negara. 96 Th 2011; PP No. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada negara untuk menguasai sumber daya alam yang berada di Indonesia. dalam Pasal 85 sampai dengan pasal 89 UU No. 23 (maupun amandemen PP tersebut) tentang Usaha Pertambangan Minerba juga telah mengamanatkan secara jelas, bahwa lima tahun sejak peraturan tersebut ditetapkan, diharuskan perusahaan KK ataupun IUP Mineral diwajibkan telah memproduksi bahan. 23/2014 2 Penguatan Konsep Wilayah. 4 Tahun 2009 tentang Minerba mempunyai hak-hak sebagai berikut: 1) Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja,. Pengaturan terhadap peningkatan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan tetapi hal tersebut tidak dapatJakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, secara tegas menyatakan bahwa pelarangan ekspor mineral mentah khususnya bauksit dilarang mulai 10 Juni 2023. 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara:. 11 tahun 1967 tersebut diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU No. Nama : Dr. Hal itu sejatinya amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Program PINTAR; Tag. Rineka cipta. 2 Pengelompokkan dan penggolongan bahan tambang ini diatur lebih lanjut. sebagai bahan awal untuk diperbandingkan dengan fiqh Islam. 3/2020) sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan disambut secara positif karena memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi baik bagi pemegang IUP, IUPK serta KK dan PKP2B. Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). KOMPAS. ia 'ruhan Yang Maha Esa yang. statistik tenaga kerja; 10. 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. Definisi. sebagai bahan baku industri. UU Minerba telah menjadi dasar hukum sekaligus pedoman bagigi penyelenggaraan dan pengelolaan pertambangan minerba secara nasional. Kondisi geologi regional, b. UU No. UU yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, UU No. 1967/ No. TEMPO. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158 dan Pasal 160 4 Hanan Nugroho,Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) huruf f, Pajak Mineral Logam dan Batuan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota; c. tertentu yang sudah terisi bahan peledak dan siap untuk diledakkan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 4. penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat. dan . U. TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. 2 Ibid. Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dirubah dengan UU No. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang prosedur perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara? Unduh dan baca dokumen resmi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 yang berisi pedoman lengkap dan terbaru tentang hal tersebut. tersebut. Pasal 12 (1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat. Berdasarkan Bahan Asal Pembentuknya. Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Bahan Galian Strategis,53 bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni Golongan A (yang disebut sebagai bahan strategis), Golongan B (bahan vital), dan Golongan C. 3/2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat. bahwa mineral dan batubara sebagai sumberdaya alam yang tidak terbarukan harus dikelola secara terarah, terpadu, berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan, agar. Lokasi bahan tambang 2. Bertumpu pada UU 1 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batu bara N0,4 Tahun 2009 . 4. Perusahaan tambang diwajibkan mengolah hasil tambang di dalam negeri sekaligus melarang ekspor raw material (bahan mentah). Menteri ESDM Ignasius Jonan. Pertambangan umum adalah pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral; Mengingat : 1. c. 2 11. a. Kementerian Sekretariat Negara: No. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, legalitas pengusahaan hanya ada dalam satu .